Tuturan id – Setelah pemilihan umum (Pemilu) terselenggarakan, banyak masyarakat yang teriak-teriak tentang indikasi kecurangan pada pemilu 2024, yang digelar secara serentak pada Rabu (14/2/2024).

Dengan adanya hal-hal tersebut, Presiden Joko Widodo () meminta masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Presiden menyarankan agar masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, ia juga meminta bagi siapa yang melapor dugaan kecurangan tersebut, harus disertai bukti.

“Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK,” setelah menghadiri IIMS di JI Expo, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Disisi lain, juga meragukan terjadinya kecurangan di .

Karena menurutnya, ada pengawasan berlapis dari berbagai elemen masyarakat di setiap .

Dengan begitu, ia menjelaskan calon anggota legislatif (), partai politik, dan tim sukses capres-cawapres punya saksi di masing-masing . Ditambah ada utusan Bawaslu dan aparat keamanan di setiap TPS. Masyarakat juga bisa mengakses TPS secara bebas.

“Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, tetapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu,” ujar Jokowi.

Diinformasikan jika Pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, termasuk pilpres, sudah digelar. Sejumlah lembaga survei mengeluarkan quick count untuk mengetahui hasil pemilu dengan mengambil sampel di berbagai wilayah.

Rata-rata quick count merekam kemenangan Prabowo- di atas 50 persen suara sah. Merespons hasil itu, tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menyinggung kecurangan di pilpres.

“Pak Todung Mulya Lubis (Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD) yang menyampaikan berbagai indikasi-indikasi kecurangan. Jadi, ada dari Madura, ada dari Papua, ada dari Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkap Hasto di depan rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).***