Akhirnya, isu kongkalikong dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya meloloskan anak Jokowi sebagai calon wakil presiden menjadi perhatian publik. Dugaan adanya kolusi antara kekuasaan dan lembaga peradilan menciptakan keraguan mengenai integritas sistem politik di Indonesia.
Publik berhak mempertanyakan apakah keputusan-keputusan yang diambil oleh MK benar-benar objektif ataukah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, pemerintahan yang baru harus menjamin independensi lembaga-lembaga peradilan dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dengan berakhirnya era Jokowi, masyarakat Indonesia kini menantikan pemimpin baru yang dapat menghadapi tantangan–tantangan tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Isu-isu ini tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintahan yang baru, tetapi juga mencerminkan harapan masyarakat untuk sebuah pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Untuk itu, Prabowo diharapkan dapat memimpin dengan strategi yang lebih inklusif dan inovatif, merangkul semua elemen masyarakat, serta mengimplementasikan program-program yang berfokus pada pemberdayaan rakyat dan keadilan sosial. Langkah konkret seperti pembentukan tim khusus untuk mengawasi proyek IKN dan dialog terbuka dengan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil akan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan terpercaya.
Selain itu, Prabowo juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, serta melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan inovatif, pemerintahan Prabowo dan Gibran dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil, serta membangun Indonesia yang lebih berkeadilan dan sejahtera.***
