Tuturan id – Menindaklanjuti keputusan capres Anies Baswedan menyetujui perihal kerjasama antara partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap sepihak dan tanpa sepengetahuan DPP Partai Demokrat, membuat pengurus partai Demokrat akan segera melakukan rapat untuk kemudian membahas soal arah koalisi.
Hal itu dibenarkan Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dirinya menyatakan pengurus partai akan menggelar rapat majelis tinggi untuk menentukan sikap Demokrat dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan sebagai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sebagaimana dikutip dari siaran resmi Demokrat di Jakarta, Kamis (31/08) menerangkan rapat yang bakal digelar tersebut untuk menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak itu.
Sekjen Demokrat itu menjelaskan rapat itu digelar dikarenakan kewenangan untuk menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai.
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli). Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya,” kata Teuku Riefky.
Riefky menilai kerja sama politik antara NasDem dan PKB yang disetujui oleh Anies sebagai “sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya”.
Sementara itu masih kata Riefky keputusan itu berlangsung di tengah proses finalisasi kerja koalisi untuk deklarasi bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” jelas Riefky dalam surat reaminya.
Diketahui, hingga saat ini, Anies belum memberikan komentarnya terkait kerja sama politik NasDem dan PKB itu, begitupun dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres) 2024 mendatang.
Begitupn dengan PKB yang juga belum mengumumkan kerja sama itu atau pun penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies.
Mengingat, PKB saat ini diketahui juga tengah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.***(ar)
