, – Jelang kontestasi kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng), Habib Syech meminta seluruh Jateng untuk bersama-sama menolak politik uang demi terciptanya demokrasi yang jujur dan berkualitas.

Hal itu disampaikannya pada acara sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Jateng bertajuk “Bawaslu Bersholawat” yang digelar di lapangan Simpang Lima pada Jumat (2/8).

Rangkaian acara ini sendiri merupakan bagian dari ikthiar Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam . Sosialisasi kali ini dilakukan dengan konsep religi untuk bersholawat bersama mengusung tema melangitkan doa untuk mewujudkan kemaslahatan Jawa Tengah pada Serentak 2024.

Acara ini dihadiri lebih dari 30 ribu orang dari berbagai daerah dan melibatkan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kota , stakeholder terkait pemilu dan Bawaslu Se Jawa Tengah.

“Kegiatan ini memang menyasar banyak orang agar penyampaian pesan pengawasan dan partisipasi lebih massif dan dapat ditularkan ke komunitas komunitas yang lain dan masyarakat Jawa Tengah,” kata Anggota Bawaslu Jateng Nur Kholiq, dikutip bawaslu.go.id. 

Lebih lanjut Kholiq juga menegaskan melalui kegiatan ini dapat diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Misalnya dengan kelompok seni atau acara lain yang serupa harapannya pelanggaran bisa kita cegah sejak dini.

Selain itu melalui kegiatan Bawaslu Jateng Bersholawat Habib Syech Bin Abdul Qadir Asegaf juga berpesan agar masyarakat berani menolak politik uang. Pihaknya juga menegaskan jika ada yang termakan politik uang berarti sama saja mengorbankan bangsa selama lima tahun kedepan.

“Jangan mau terima politik uang. Harus berani tolak politik uang. Menerima politik uang sama saja dia telah mengorbankan bangsa ini selama lima tahun, termasuk orang yang menghancurkan negeri ini,” ungkap Habib Syech akrab disapa.

Habib Syech bin Abdul Qodir As-Segaf juga mengajak segenap Jawa Tengah untuk menghormati pilihan orang lain dalam pemilihan Serentak 2024. Ia juga berharap agar ASN termasuk TNI-Polri dapat menjaga netralitas.***