Tuturan id – Ketua Umum yang juga selaku calon wakil presiden (Cawapres) dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil dengan nama Cak Imin, menyinggung soal posisi menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Cak Imin mengatakan jika posisi Menteri Pertahanan yang ada di Kabinet Indonesia Maju dibawah ke pemimpin awalnya dijanjikan untuk dirinya, bukan kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Menhan.

Pernyataan tentang jabatan Menhan di kabinet Indonesia maju disampaikan Cak secara langsung oleh Imin untuk merespons narasi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, yang mempertanyakan tentang narasi perubahan yang dibawa bersama koalisinya di 2024, padahal dan NasDem masih berada di dalam pemerintahan kabinet Indonesia maju.

Dengan adanya narasi tersebut, cak Imin lantas merespon pernyataan Yandri. Awalnya, Cak Imin menyebut jika PAN adalah partai yang sama sekali tidak mendukung Jokowi pada 2014 dan 2019.

Lalu Ia membandingkan dengan posisi yang secara kenyataan mendukung Jokowi dua kali selama maju pada waktu itu.

“PAN ini dua kali pemilu dukung Prabowo, mau tiga kali gagal lagi dia ini. 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo. Saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal,” kata Imin dalam acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta, Minggu (26/11).

Walau tidak mendukung Jokowi, Cak Imin menjelaskan di tengah jalan pemerintahan , PAN masuk kedalam kabinet Indonesia maju dan mendapat jatah satu menteri.

Tak hanya PAN, ia juga berkata jika ketum Gerindra Prabowo Subianto ikut masuk ke pemerintahan Jokowi dengan jabatan Menteri Pertahanan yang awalnya dijanjikan untuk dirinya.

“Tiba-tiba dia (PAN) masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, enggak ada hujan, enggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu,” ujarnya.

Berdasar pernyataan itu, Cak Imin lantas menegaskan jika koalisi yang ada saat ini tidak bisa disebut berada di dalam atau di luar pemerintahan.

“Jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang memang berkembang, fleksibel, sangat cair,” katanya.

Diketahui sebelumnya, bahwa PKB adalah salah satu partai pengusung Jokowi pada 2019. Sementara Prabowo adalah pesaing Jokowi pada saat itu.

Namun, PKB bersama dengan NasDem dan PKS sepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Disisi lain, Prabowo Subianto juga maju bersama dengan beberapa partai politik yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju untuk maju sebagai Calon Presiden dan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.***