TOPSul, Jakarta—Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kembali mencuri perhatian setelah diduga menyalahgunakan jabatan publiknya. Ia dituduh menggunakan kop surat kementerian untuk melaksanakan acara pribadi yang bertepatan dengan Hari Santri, di mana ia mengundang para kepala desa setempat.

Menariknya, istri Yandri juga maju berkontestasi sebagai Serang dalam Pilkada , memunculkan pertanyaan mengenai etika dan integritas dalam jabatan menteri.

Muhammad Fitriady, Direktur ARCHY Research & , menyatakan, “Penggunaan fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi adalah sinyal buruk bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa jabatan menteri masih sering disalahgunakan untuk memperkuat posisi keluarga, bukan untuk kepentingan rakyat,” ujar .

Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang mencoreng reputasi . Masyarakat kini mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Jika menteri tidak bisa memisahkan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, kita patut bertanya apakah mereka layak memegang jabatan tersebut,” tambah Fitriady.

Dengan semakin dekatnya Pilkada , masyarakat menginginkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Harapan ini semakin mendesak agar sebagai pemimpin koalisi dapat lebih selektif dalam menunjuk sosok-sosok yang menduduki posisi strategis di pemerintahan.

“Jika menteri yang ditunjuk tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi, lebih baik mereka diganti. Ini penting untuk menjaga citra Merah Putih,” tegas Fitriady.

Dalam konteks ini, publik menunggu langkah nyata dari pemerintahan. Akankah Yandri Susanto mempertahankan posisinya, atau akan ada tindakan tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen pada pelayanan publik yang murni dan bebas dari politisasi? Pertanyaan ini akan terus mengemuka seiring dengan perkembangan situasi menjelang Pilkada mendatang.***