Oleh : Muh. Fitriady |
(ARCHY Research & Strategy / Ph.D Candidate Of Political Science Of Universiti Kebangsaan Malasysia 2024)
Tuturan id – Penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan yang resmi diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 merupakan langkah besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia.
Dengan menghapus utang macet di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, pemerintah ingin mengurangi beban finansial di kalangan usaha kecil dan menengah. Namun, keputusan ini perlu dipandang kritis, mengingat dampaknya yang luas, tidak hanya bagi para penerima manfaat, tetapi juga bagi keuangan negara dan citra pemerintahan.
Kesempatan Baru bagi UMKM dan Sektor Lainnya
Kebijakan ini bisa menjadi dorongan penting bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan akibat utang. Dengan penghapusan ini, mereka mendapatkan kesempatan untuk “memulai dari nol” dan fokus pada pengembangan bisnis tanpa beban finansial yang menekan.
Di sektor pertanian dan perikanan, penghapusan utang berpotensi meningkatkan produksi pangan nasional. Prabowo juga menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghargai peran strategis petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama bangsa. Kesejahteraan mereka adalah pondasi yang kuat bagi ketahanan ekonomi nasional.
Risiko Keterikatan dan Penurunan Disiplin
Keuangan namun, penghapusan utang secara massal juga menyimpan risiko besar, terutama bila menimbulkan persepsi bahwa utang mudah dihapus oleh negara. Fenomena ini bisa memicu “keterikatan” yang berbahaya, di mana pelaku usaha merasa terbiasa dengan bantuan tanpa harus memperkuat daya saing dan manajemen keuangan mereka.
Kondisi ini dikhawatirkan melemahkan etos kerja dalam mengelola usaha secara bertanggung jawab, serta menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan pada bantuan negara. Terlebih lagi, UMKM yang tetap disiplin dan telah melunasi utangnya mungkin merasa diperlakukan tidak adil, yang bisa menurunkan semangat kompetisi yang sehat dalam pasar.
Beban Fiskal yang Berkelanjutan
Penghapusan utang dalam skala besar jelas akan memberikan tekanan pada keuangan negara, yang pada akhirnya harus menanggung kerugian utang macet. Dengan nilai penghapusan yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, negara akan menghadapi dilema dalam mengelola defisit anggaran.
Untuk menyeimbangkan keuangan, pemerintah bisa saja terpaksa menambah utang negara atau menaikkan pajak, yang tentunya bisa memengaruhi masyarakat luas. Selain itu, kebijakan ini bisa mengurangi ruang fiskal bagi belanja yang penting untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik lainnya, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Citra Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kebijakan penghapusan utang ini berpotensi meningkatkan popularitas pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya di kalangan rakyat kecil yang langsung merasakan manfaatnya. Prabowo dan Gibran akan dipandang sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil, menunjukkan bahwa pemerintah peduli dengan kesejahteraan produsen pangan.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi dan pengelolaan yang transparan. Jika dampaknya tidak terasa nyata atau penghapusan ini tidak diiringi dengan program pembinaan yang tepat bagi penerima manfaat, publik mungkin melihatnya sebagai langkah populis jangka pendek yang tidak memberikan dampak positif berkelanjutan.
Apakah Ini Solusi Jangka Panjang?
Keputusan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran memang menawarkan harapan baru bagi kalangan usaha kecil yang kesulitan.
Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberi kelonggaran jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian finansial penerima manfaat.
Untuk itu, pemerintah perlu menyertakan program penguatan kapasitas keuangan, manajemen usaha, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar manfaat penghapusan utang ini dapat berdampak panjang.
Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil. Namun, jika tidak terencana secara menyeluruh, penghapusan utang bisa membawa beban ekonomi baru bagi negara dan melemahkan daya saing ekonomi lokal.***
