id, Jakarta – Komite anti korupsi (KOMAK) melakukan aksi demonstrasi sekaligus melaporkan DPRD Halmahera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantas Korupsi Republik (KPK RI). Jum’at (8/3/2024).

Betran Sulani Selaku Kordinator Aksi menyampaikan dalam orasinya bahwa Maluku Utara akhir-akhir banyak yang melibatkan pejabat publik baik itu pejabat eksekutif, legislatif dan juga unsur swasta lainnya.

Terlebih khususnya di Halmahera Utara Pada tanggal 6 Maret 2024 DPRD Halmahera Utara Janlis Kitong telah diperiksa oleh penyidik KPK melalui kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara di Kota Ternate. Ungkap Betran

Janlis G Kitong selaku politisi dari partai Demokrat diduga kuat terlibat dalam anggaran program hibah sanitasi terkait layanan persediaan air rumah tangga yang di prioritaskan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di Halmahera Utara. tambah Betran Sulani

Dua poin tuntutan yang dibawa oleh KOMAK di Terima langsung oleh Staf Ahli KPK RI Mukti Parayoga dan Akan ditindaklanjuti.

Pertama; mendesak KPK RI segera menindaklanjuti secara serius anggaran program hibah sanitasi yang melibatkan politisi partai Demokrat Janlis G Kitong selaku DPRD Halmahera Selatan.
Kedua; Mendesak KPK segera menyelidiki pejabat atau penyelenggara negara lainnya yang juga terlibat dalam program hibah sanitasi tahun 2022.***