Tuturan id Partai , sepakat dengan usulan hak angket atau interplasi DPR dalam mengusut indikasi kecurangan pada pilpres ini.

Awalnya, usulan penggunaan hak angket DPR ini pertama kali digulirkan (capres) yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo.

Dengan adanya usulan tersebut, menurut Partai , , hak angket merupakan langkah konstitusional yang harus dihormati.

“Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati. Menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata Surya Paloh usai menghadiri pertemuan Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/).

Selanjutnya, Surya Paloh menuturkan, Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

“Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelas lah memberikan support. Memberikan, katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja,” ucap Paloh.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan, tiga partai pengusung Anies- yakni , Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak memiliki resistensi dengan PDIP.

“Barangkali tiga-tiganya (partai pengusung di Koalisi Perubahan) masih sayang sama PDIP,” tandasnya. ***