Tuturan id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa terdapat “kekuatan besar” di belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berupaya mengintersep hasil hitung cepat (quick count) melalui sirekap.
Hal itu ia yakini usai berbicara dengan para pakar teknologi informasi terkait anomali pada hitungan Sirekap tersebut.
“Kami bertemu dengan pakar IT, tidak hanya terkait dengan KPU, (tapi) ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di-intercept,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
Karena menurut Hasto, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dalam supaya penggelembungan suara tersebut. Sedangan partai pengusung capres-cawapres Ganjar-Mahfud dan partai lain yang tergabung didalamnya ikut dirugikan.
Maka Hasto pun mengklaim perolehan suara Ganjar-Mahfud “diganggu” dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, ia mengklaim suara Ganjar-Mahfud telah “dikunci” sebatas 17 persen.
“Kemudian PSI dibesar-besarkan (suaranya). Sementara, partai yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan. PDI-P dikecil-kecilkan, PPP dikecil-kecilkan. Bahkan nanti bisa tercatat bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Kakbah (PPP),” katanya.
“Exit poll itu pernah menunjukan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomordua (perolehan suaranya). Lalu ada suatu upaya mengintersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra (hasil suaranya) muncul ketiga,” kata Hasto dikutip dari VOD Kompas.tv.
Sehingga Hasto menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap menggulirkan hak angket dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Akan tetapi, Hasto menolak usul Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim tentang perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket.
Karena menurut Hasto usulan kesepakatan mengenai angket tidak perlu adanya perjanjian tertulis.
Karena, hak angket mesti digulirkan berdasarkan keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” kata Hasto.
“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu”. Tegasnya.***
