Tuturan id – Partai Golongan Karya (Golkar) dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebutkan adanya tekanan perebutan kursi ketua DPR RI dari partai Golkar.
Dengan adanya pernyataan itu, Golkar sendiri meminta agar sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak gampang membuat tudingan.
Hal itu disampaikan oleh ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan guna menanggapi, pernyataan sekjen Hasto yang menyebutkan Partai Golkar tengah menekan PDIP dengan niat mereka merebut kursi ketua DPR.
“Jangan gampang menuding,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2024).
Dalam kesempatan itu, ia enggan banyak berkomentar terkait tudingan dari Hasto.
Karena menurutnya saat ini, internal partai juga belum ada bahasan soal hal tersebut.
Sehingga Ace pun menegaskan partainya masih menunggu hasil sidang sengketa Pemilu 2024 yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami hingga saat ini masih menunggu hasil perhitungan penetapan kursi yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi,” ujar Ace.
Perihal tudingan ini, Hasto menyebut Partai Golkar ingin menggulirkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) agar kursi DPR tidak otomatis jatuh kepada PDI-P sebagai partai pemenang pemilu.
Disisi lain, Hasto juga pernah mewanti-wanti Golkar agar tidak merebut kursi ketua DPR periode 2024-2029 yang seharusnya menjadi milik PDIP, yang punya kursi terbanyak di DPR.
“Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat (revisi UU) MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Sabtu (30/3/2024).
Selanjutnya, Hasto menuturkan bahwa, operasi serupa sudah pernah dilakukan pada 2014 lalu ketika partai politik pengusung Prabowo Subianto menggolkan revisi UU MD3.
Akan tetapi, berdasarkan UU yang berlaku saat itu, PDIP berhak atas kursi ketua DPR karena merupakan partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen.
“Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3, saya mendengar konon itu habis 3 juta dollar AS itu untuk melakukan operasi politik di DPR,” kata Hasto.***
