Sejak 2014, tercatat lebih dari 100 kasus pelanggaran, termasuk penembakan terhadap warga sipil dan penangkapan sewenang-wenang. Menurut laporan yang sama, lebih dari 6.000 warga sipil telah menjadi korban konflik di Papua selama periode ini. 

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Prabowo dan Gibran untuk merumuskan program rekonsiliasi yang komprehensif, yang melibatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua serta penyelesaian konflik secara damai.

Dalam bidang ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, ketimpangan sosial masih menjadi masalah serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sekitar 9,54% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2023, sekitar 26,36 juta orang di belum merasakan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, angka indeks ketimpangan gini juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi . selanjutnya perlu fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi, seperti keterampilan untuk masyarakat kurang mampu dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan. 

Penguatan infrastruktur dasar di daerah terpencil juga menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Masalah korupsi tetap menjadi perhatian. Laporan Transparency International Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia hanya mencapai 38 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara. 

Meskipun Jokowi berkomitmen untuk memberantas korupsi, berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik dan birokrasi masih sering muncul. Oleh karena itu, Prabowo dan Gibran perlu merumuskan yang lebih ketat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik, serta memberikan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK. Program pelaporan dan pengaduan yang transparan untuk masyarakat dapat meningkatkan partisipasi publik dalam memantau penggunaan anggaran.