Sejak 2014, tercatat lebih dari 100 pelanggaran, termasuk penembakan terhadap warga sipil dan penangkapan sewenang-wenang. Menurut laporan yang sama, lebih dari 6.000 warga sipil telah menjadi konflik di Papua selama periode ini. 

Untuk masalah ini, penting bagi pemerintahan dan Gibran untuk merumuskan program rekonsiliasi yang komprehensif, yang melibatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua serta penyelesaian konflik secara damai.

Dalam bidang ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, ketimpangan masih menjadi masalah serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sekitar 9,54% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun , sekitar 26,36 juta orang di Indonesia belum merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, angka indeks ketimpangan gini juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan. Pemerintahan selanjutnya perlu fokus pada program-program ekonomi, seperti pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang mampu dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan. 

Penguatan infrastruktur dasar di daerah terpencil juga menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Masalah korupsi tetap menjadi perhatian. Laporan Transparency International Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia hanya mencapai 38 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara. 

Meskipun berkomitmen untuk memberantas korupsi, berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik dan birokrasi masih sering muncul. Oleh karena itu, dan Gibran perlu merumuskan kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik, serta memberikan dukungan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga antikorupsi seperti . Program pelaporan dan pengaduan yang transparan untuk masyarakat dapat meningkatkan partisipasi publik dalam memantau penggunaan anggaran.