Oleh: Muhammad Fitriady
ARCHY Research & Srategy – Ph.D/Doctor Candidate Of Political Science Of Universiti Kebangsaan Malaysia 2024)
Tuturan id – Hari ini, Indonesia menyaksikan momen penting dengan lengsernya Joko Widodo setelah sepuluh tahun menjabat sebagai presiden. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil mencatatkan beberapa prestasi signifikan, termasuk pembangunan infrastruktur yang masif, seperti jalan tol dan pelabuhan, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat telah memberikan dampak positif bagi jutaan warga. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Jokowi juga menghadapi berbagai kontroversi dan tantangan yang mencerminkan kompleksitas situasi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu proyek ambisius yang diperkenalkan adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang direncanakan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini dimulai pada 2022 dengan anggaran awal mencapai Rp466 triliun.
Namun, hingga akhir 2023, laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% dari total anggaran yang telah digunakan. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa ketidakpastian dalam pendanaan dan tantangan lingkungan dapat menghambat keberlanjutan proyek ini.
Sebuah studi oleh Institute for Economic and Social Research (IESR) juga menyatakan bahwa ada risiko signifikan terhadap ekosistem dan masyarakat lokal jika proyek ini dilanjutkan tanpa kajian mendalam.
Di sisi lain, penanganan demonstrasi di Indonesia juga menimbulkan kritik. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan bahwa dari 2019 hingga 2023, terdapat lebih dari 200 aksi protes besar.
Dalam periode yang sama, setidaknya 27 orang dilaporkan tewas, dan ratusan lainnya mengalami kekerasan. Hal ini mengindikasikan adanya tindakan represif yang dapat merusak kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintahan selanjutnya perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
Program pendidikan publik mengenai hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan haknya.
Isu hak asasi manusia juga mencuat selama pemerintahan Jokowi. Laporan Amnesty International mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Papua, terus berlanjut.
