Tuturan id – TikTok dinilai sudah tunduk pada regulasi Perdagangan Melalui Sistem () dengan membuat untuk tidak lagi memfasilitasi transaksi di dalam platform , sehingga tidak diperlukan penerapan sanksi.

Hal tersebut di ungkapkan Komunikasi dan Informatika () Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip tuturan.id Jumat (6/10/2023).

“Sanksi terhadap TikTok tidak diperlukan mengingat Tiktok sudah tunduk pada regulasi Perdagangan Melalui Sistem ,” kata Budi Arie.

Budi menuturkan, pemberian sanksi merupakan bagian dari langkah Kementerian Kominfo menjalankan fungsi pengawasan terhadap PSE sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), tuturnya.

“Kami terus akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian sektor terkait untuk memastikan kepatuhan PSE terhadap regulasi-regulasi yang ada,” sebut Budi Arie.

Menurut Budi, pihaknya akan memberikan sanksi pemutusan akses jika sudah menerima permohonan pemutusan akses dari kementerian dan lembaga yang membidangi sektor terkait, ungkapnya.

Selain itu, sanksi akan diberikan jika Kementerian Kominfo telah melakukan evaluasi atau koordinasi atas permohonan tersebut, sambungnya.

Lebih lanjut Budi Arie menerangkan, Kementerian Kominfo menjalankan fungsi pengawasan PSE melalui kegiatan monitoring rutin terhadap semua platform digital yang menyelenggarakan layanan e-commerce dalam rangka penegakan hukum penyelenggaraan PMSE, terangnya.

“Kami mengimbau kepada pelaku ekonomi digital yang selama ini memanfaatkan platform social commerce sebagai sarana PMSE, untuk memanfaatkan platform marketplace (e-commerce) yang telah ada, maupun melalui media transaksi lainnya dengan tetap mengutamakan aspek keandalan dan keamanan transaksi,” pungkasnya.***(Sw)