Tuturan id – Konflik investasi antara warga dan investor di kawasan Rempang-Galang, kepulauan Riau masih terus bergulir, hingga Senin 11 September 2023 unjuk rasa warga di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, berakhir Ricuh.
Unjuk rasa warga itu dipicu penolakan terhadap pengembangan kawasan pulau Rempang-Galang yang saat ini didiami puluhan ribuh warga tempatan.
Sejumlah warga hingga personel kepolisian menjadi korban luka-luka dalam unjuk rasa tersebut akibat lemparan batu dan kayu serta tembakan gas air mata dari arah barisan personel pengamanan.
Menanggapi hal itu Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sirajudin Nur angkat bicara soal konflik investasi antara PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan warga Pulau Rempang-Galang.
Anggota Komisi IV Sirajudin Nur mendesak pemerintah untuk menunda rencana investasi eco city di wilayah tersebut hingga menemukan kesepakatan bersama dengan warga tempatan.
“Jangan membangun sambil merobohkan atau meruntuhkan kemanusiaan. Disatu sisi kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi jangan lupa aspek manusiawi dari pembangunan harus ditempatkan diatas segala kepentingan,” katanya, dikutip sijoritoday.
Tidak hanya itu Bacaleg DPD RI Kepri itu juga mengatakan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga mempertimbangkan kedaulatan sosial.
Baginya negara juga harus turut hadir dalam memberikan jaminan hak hidup dan hak budaya kepada warga setempat.
“Pembangunan yang hanya berorientasi pembangunan, tanpa memperhatikan kedaulatan sosial, bukanlah pembangunan tapi kerakusan,” tegasnya.
Meski demikian Sirajudin Nur yakin peran Wali kota Batam, Kapolda Riau dan para pemangku kebijakan lainnya mampu membangun kembali dialog yang persuasif dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan tersebut.
Menurutnya dengan membangun komunikasi yang baik kepada warga setidaknya dapat membantu meminimalisir konflik di tengah masyarakat itu sendiri.**(ar)
