Oleh: Hillman Wirawan, S.Psi., MM., MA (IO Psych)
Senior Researcher and Data Scientist
Tuturan id – Berbagai lembaga survei secara rutin mengeluarkan hasil penelitian atau survei mereka. Frekuensi laporan survei ini meningkat di tahun-tahun pemilihan umum dan menjadi konsumsi masyarakat.
Secara umum memang hasil dari survei memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait popularitas dan elektabilitas calon. Namun, di lain sisi survei politik juga secara tidak langsung membentuk opini publik mengenai kandidat tertentu.
Peneliti Psikologi Politik yang juga merupakan Senior Researcher di ARCHI Research and Strategy Hillman Wirawan menyebutkan Survei Politik terkadang kurang konsisten antara satu lembaga dengan lembaga lain, dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan.
Beberapa warga Indonesia sebagai contoh mempertanyakan kredibilitas lembaga survei dan menganggap survei dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
Secara metodologi penelitian, memang pelaksanaan survei tidak bisa lepas dari batasan (limitation).
Layaknya pelaksanaan penelitian yang lain, terdapat limitasi yang sulit dikendalikan oleh peneliti dalam pelaksanaan survei. Berdasarkan kajian yang dilakukan di Lembaga Konsultan Doortodoor Data and Strategy terdapat beberapa hal yang mungkin menjadi limitasi pelaksanaan dan pelaporan survei politik di Indonesia.
Pertama, keterbatasan representasi. Perusahaan yang melakukan survei politik dan kebijakan publik seringkali telah melakukan perhitungan jumlah sampel dengan akurat dengan standar Margin of Error dan Confidence Level yang dapat diterima.
Sayangnya, ini tidak menjamin representasi saat pengumpulan data dilakukan. Sebagai contoh, bisa saja pelsaksanaan survei hanya menjangku masyarakat yang memiliki nomor telepon dan sebagian masyarakat yang tinggal di daerah dengan transportasi yang baik. Seringkali mereka yang tinggal di daerah pedalaman dan tidak terakses oleh komunikasi telepon maupun internet tidak terjangkau dalam pengumpulan data.
