Tuturan id Umum PSI menyebut penilaian dari PDI Perjuangan soal penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo bisa menjadi pecutan.

“Saya kira ini bisa jadi pecutan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam segi hukum yang dimaksud oleh Pak Ganjar,” ucap Kaesang ditemui di sela-sela safari politiknya di Pontianak, Kalimantan Barat, Ahad.

Ia menyebut penilaian Ganjar bisa dijadikan pembelajaran oleh pemerintah, sebab ia menilai pemerintahan di era Jokowi tidak dipengaruhi oleh perasaan atau baper dalam bekerja.

“Kalau menurut saya, ya, pemerintah sekarang enggak baper,” imbuh anak bungsu Jokowi itu.

Sebelumnya, menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.

“Ya, dengan kasus ini (putusan MK), jeblok,” Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Alumni Universitas Negeri (UNM), Sabtu (18/11).

Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut.

“Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi ,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.***