– Asosiasi Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 5 Juli 2023.

Ribuan massa yang hadir dalam aksi tersebut adalah kepala desa dan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam aksi tersebut, Jalan Gatot Subroto di depan Kompleks Parlemen sempat macet karena jumlah massa yang hadir.

Aksi demonstrasi ini bertujuan untuk mengawal revisi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satu tuntutan utama Apdesi adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan maksimal tiga periode jabatan.

Selain itu, mereka juga mengusulkan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dengan maksimal dua periode, namun berlaku surut bagi kepala desa yang masih aktif menjabat.

Apdesi membawa 12 poin tuntutan, termasuk tuntutan penambahan dana desa sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara () sebagai pengganti dana transfer daerah. Menurut mereka dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pembangunan di desa-desa.

Selain itu, Apdesi juga menuntut adanya tambahan dana operasional kepala desa sebesar 5 persen dari dana desa yang ada. Hal ini dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola desa.

Selain tuntutan terkait perpanjangan masa jabatan dan penambahan dana desa, Apdesi juga menekankan aspek penting lainnya dalam revisi UU Desa.

Mereka menginginkan asas pengakuan desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal, termasuk aturan turunannya seperti asas rekognisi dan asas subsidioritas.

Berikut tuntutan Lengkap dalam Demo APDESI Rabu, 5 Juli 2023:

  1. Asas Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal termasuk aturan-aturannya yaitu rekognisi dan asas subsidioritas
  2. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari bukan 10 persen dari dana transfer daerah
  3. Masa jabatan kepala desa 9 Tahun 3 periode dan/atau 9 Tahun 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi kepala desa yang sementara menjabat saat revisi UU disahkan
  4. Pemilihan kepala desa secara serentak wajib dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
  5. Kepala desa, BPD dan Perangkat desa mendapatkan penghasilan berupa gaji/ tetap bersumber dari Dana Desa/ serta purna tugas dihitung dari lama dan masa pengabdian
  6. Yudiksi wilayah pembangunan kawasan desa
  7. DAK (Dana Alokasi khusus) Desa
  8. Pejabat kepala desa diangkat melalui musyawarah desa
  9. Pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal
  10. Dana oprasional Kepala Desa sebesar 5 persen dari dana desa
  11. Tunjangan kepala desa perangkat desa dan BPD
  12. Kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yg bersifat tetap dari pusat/daerah dan swasta.