– Ketua umum Partai Nasdem, sepakat dengan usulan hak angket atau interplasi DPR dalam mengusut indikasi kecurangan pada pilpres ini.

Awalnya, usulan penggunaan hak angket DPR ini pertama kali digulirkan calon presiden (capres) yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo.

Dengan adanya usulan tersebut, menurut Ketua Umum Partai Nasdem, , hak angket merupakan langkah konstitusional yang harus dihormati.

“Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati. Menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata usai menghadiri pertemuan Koalisi di Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Selanjutnya, menuturkan, Koalisi sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

“Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas dan Cak Imin dalam Koalisi jelas lah memberikan support. Memberikan, katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja,” ucap Paloh.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan, tiga partai pengusung Anies-Muhaimin yakni Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak memiliki resistensi dengan PDIP.

“Barangkali tiga-tiganya (partai pengusung di Koalisi ) masih sayang sama PDIP,” tandasnya. ***