Tuturan id – Sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bila presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak pada kontestasi pemilu 2024.
Mendengar adanya pernyataan itu, lantas Hasto Kristiyanto yang selalu sekjen PDIP mengatakan jika hal itu sudah diprediksi jika akan munculnya pernyataan tersebut.
“Sudah diprediksi lama,” kata Hasto Kristiyanto usai menghadiri pentas budaya Butet Kartaredjasa di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (24/1/2024) malam.
Lebih jelas lagi, Hasto mengatakan pihaknya sama sekali tidak kaget dengan pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Dia berharap Jokowi dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin hingga akhir masa jabatan.
“Tidak (kaget dengan pernyataan Jokowi). Hanya sebelumnya kan kami berdoa, berharap bahwa beliau dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin karena pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan suksesornya melalui suatu proses yang demokratis, melalui suatu proses yang akuntabel, melalui proses di mana rakyat bisa menyampaikan pilihannya secara bebas meskipun di situ ada putra dari Bapak Jokowi yang di dalam prosesnya juga masih dikritisi oleh masyarakat karena melalui manipulasi hukum di MK, bahkan di dalam tampilan Mas Butet dan kawan-kawan tadi itu masih menjadi suatu persoalan yang sangat serius untuk disikapi,” tuturnya.
Selanjutnya, ia juga turut merespons ucapan Butet yang menyinggung pernyataan Jokowi sebagai bentuk nirmoral. Hasto mengatakan kritik yang disampaikan Butet merupakan sesuatu yang otentik yang berasal dari rakyat.
“Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik, itu suatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat, di mana rakyat mengharapkan namanya pemimpin, itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan,” ujarnya.
Akan tetapi ia menilai bila sentimen yang kurang positif justru muncul dari kalangan pro demokrasi terhadap pernyataan Jokowi tersebut. Dia mengatakan presiden wajib melindungi seluruh rakyat sesuai Konstitusi.
“Cermati terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi pagi tadi, kami terus melihat bahwa reaksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair, ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita,” kata Hasto.
“Maka sebaiknya, sesuai dengan Konstitusi sebagai kepala negara memang harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan keberpihakan pada wong cilik dan mampu bertanggungjawab kepada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita,” tambahnya.
Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan rencana calon wakil presiden (cawapres) dari nomor urut 3 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam sudah dibahas bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan pimpinan partai pengusung. Lalu, dia mengatakan pernyataan Jokowi itu justru mendapat sentimen negatif.
“Jadi kita sudah membahas antara Pak Ganjar prof Mahfud dan partai politik pengusungnya dan kemudian dengan pernyataan pagi tadi yang mendapatkan sentimen negatif terhadap apa yang disampaikan oleh bapak presiden Jokowi,” ujarnya.
Hasto mengaku sedih lantaran pernyataan Jokowi itu diucapkan dengan tampilan latar belakang tentara nasional Indonesia (TNI). Dia mengatakan Mahfud akan membangun upaya politik untuk menggelorakan kebangkitan Indonesia dengan gagasan dan kepemimpinan yang merakyat.
“Kami sebenarnya sangat sedih, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi ya, apalagi backgroundnya adalah tentara nasional Indonesia, sehingga keteladanan pemimpin itu sangat diperlukan maka Prof Mahfud akan membangun upaya-upaya politik yang memberikan contoh politik sebagai tradisi bukan semata-mata kekuasaan tetapi untuk menggelorakan kebangkitan Indonesia dengan gagasan, dengan kepemimpinan yang merakyat, kepemimpinan yang visioner dan itu memerlukan etika dan moral yang baik dari calon-calon pemimpin,” ujarnya.
Sebelumnya diinformasikan, bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.***
