– Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dari 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung 21 program unggulannya dalam .

Pada pelaksanaan program unggulan Paslon 03, Ganjar-Mahfud MD itu diperkirakan membutuhkan dana Rp 2.500 triliun dalam jangka waktu 5 tahun atau tepatnya Rp 500 triliun per tahun.

“Kami meluncurkan 21 program unggulan, sudah disebutkan anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 2.500 triliun selama 5 tahun,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan (TPN), Heru Dewanto dalam program Your Money Your Vote ‘Aneka Janji Manis Capres-Cawapres, Dari Mana Duitnya?, Rabu (27/12/2023).

Selain itu, Heru juga menjelaskan beberapa program unggulan itu di antaranya terdapat Bansos Pasti.

Bansos pasti ini, jelas dia, adalah bansos yang pasti dilanjutkan, ditambahkan dan pasti tepat sasaran.

“Tepat sasaran ini penting karena banyak bansos yang sekarang ini tumpang tindih, harusnya dapat kesehatan, dapatnya bansos PKH (Program Harapan) atau pendidikan dan sebagainya,” kata dia.

Selanjutnya, Heru melanjutkan untuk memastikan bansos tepat sasaran, dari Ganjar-Mahfud MD yang sudah memiliki program KTP Sakti.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan KTP Sakti ini akan menyatukan seluruh data perlindungan , sehingga masyarakat tak perlu lagi memiliki banyak kartu.

“Ada yang bilang orang miskin sekarang dompetnya tebal karena kartunya banyak. Sekarang kita bikin dompetnya tipis tapi kartunya satu. Dengan satu kartu itu dia mencakup semua fasilitas bansos yang bisa diberikan kepada satu orang. Kuncinya adalah data yang akurat sehingga bisa dipakai semuanya,” kata dia.

Untuk program unggulan selanjutnya, kata Heru, adalah ‘1 miskin, 1 sarjana'. Dia mengatakan Ganjar-Mahfud percaya bahwa salah satu cara mengangkat masyarakat dari jebakan kemiskinan adalah pendidikan. “Kalau kita bisa angkat salah satu saja jadi sarjana, dia akan bisa membawa ini dari jebakan kemiskinan,” sambungnya.

Lebih detail lagi, Heru menjelaskan untuk memperoleh anggaran guna menjalankan 21 program itu, pasangan capres--Mahfud MD memiliki strategi utama, yakni kepastian hukum dan penegakan hukum. Dia mengatakan dengan adanya kedua hal itu maka kebocoran APBN karena korupsi bisa dihilangkan.

Dengan adanya strategi tersebut, maka penggunaan APBN akan bisa lebih efisien dan tepat sasaran.

Heru juga menyebutkan kepastian dan penegakan hukum ini juga sangat diperlukan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dia mengatakan saat ini banyak investor luar negeri yang ingin masuk Indonesia, namun ragu mengenai adanya kepastian hukum di negara ini.

“Banyak sekali uang swasta yang siap masuk ke Indonesia, mereka menunggu kepastian dan keyakinan untuk bisa masuk ke sini,” ujarnya.***