Tuturan id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penegakan hukum terhadap para pelaku kriminalitas narkotika dilakukan dengan tegas. Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera.
Jokowi menilai upaya pemberantasan narkoba kerap terhambat karena ada oknum penegak hukum yang terlibat dalam peredarannya.
Secara khusus, Jokowi juga menyoroti adanya oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba. Dia meminta agar aparat yang terlibat untuk dihukum berat.
“Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka oknum aparat penegak hukum yang terlibat peredaran narkoba,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Dalam ratas tersebut, turut hadir Wapres Ma'ruf Amin, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud Md, MenkumHAM Yasonna Laoly, Menkominfo Budi Arie Setiyadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Sebelumnya, Jokowi mengungkap saat ini ada sebanyak 3,6 juta jiwa penyalahguna narkoba di Indonesia. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan (lapas) pun menjadi over kapasitas.
“Oleh karena itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita menyelesaikannya dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda di Sumut,” pungkasnya.**(jo)
