Tuturan id – Berita bohong (hoax) menjadi hal yang tak asing terjadi di setiap perhelatan Pemilihan Umum(Pemilu) berlangsung.
Media sosial menjadi platform yang paling cepat terpapar berita hoax, danlebih mudah diakses oleh masyrakat.
Dilansir dari laman resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkirakan penyebaran hoax di media sosial bakal terjadi di bulan Februari 2024 atau menjelang tahapan Pemungutan Suara.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, dirinya menjelaskan, prediksi tersebut dudasari pada situasi yang terjadi di tahun 2019, dimana puncak hoax terjadi di bulan April saat masa kampanye berakhir.
“Terkait isu informasi negatif maka tren hoax dan berita tidak benar ini bisa meningkat. Kalau berkaca 2019, memuncak di April 2019 ketika berakhirnya tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara,” ungkap Herwyn JH Malonda dikutip dari laman Bawaslu, Senin (4/9/2023).
“Nah kalau saat ini, bukan tidak mungkin, hoax itu akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023, pada tahapan kampanye sampai pada awal Februari 2024, menjelang tahapan pemungutan suara,” imbuhnya.
Bila berdasarkan data pada 2019, kata Herwyn, dimana sebanyak 501 isu hoax menyebar pada saat itu dan juga merupakan puncak dari penyebaran hoax di tengah perhelatan Pemilu.
Menurut Herwyn hal tersebut perlu diantisipasi karena bisa mempengaruhi jalannya Pemilu yang meliputi muncul dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat, munculnya ketidakpercayaan pada penyelenggara Pemilu, yang bisa membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada hasil Pemilu.
Dalam rangka mengantisipasi hal itu, Bawaslu kata Herwyn telah melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring dan juga terus mempublikasikan informasi dan edukasi seputar Pemilu secara massif sehibgga berita-berita hoax bisa dapat diredam dengan pemberitaan yang baik dan benar.
“Kami juga melakukan kolaborasi kepada stakeholder terkait seperti Kemenkominfo, platform media sosial, media, dan konten kreator, dan juga membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers,” jelas Herwyn. ***(ar)
