Tuturan id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se Indonesia menyatakan penolakan atas pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal itu menyusul isu syarat munaslub yang diusulkan dengan dua pertiga.
Pernyataan itu disampaikan Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia, Minggu (30/7/2023).
Dikabarkan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sepakat 100 persen menolak isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tersebut.
“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Ahmad Doli Kurnia dikuti antaranews.
Hal itu disampaikan Ahmad Doli sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia pada acara Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.
“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto,” ujarnya.
Diketahui sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia hadir ke Bali untuk bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini,” ucapnya.
Ia mengungkapkan beberapa hasil pertemuan bersama Airlangga Hartarto. Diantaranya kesiapan semua DPD di tingkat Provinsi dalam 3-4 tahun ini trlah bekerja maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024 mendatang.
“Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini,” kata Ahmad Doli.
“Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024,” tambahnya.
Baca juga: Dewan Pers dampingi pelaporan penghalangan kerja wartawan ke polisi
Sementara itu terkait Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia telah menyerahkan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya.
Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry juga tidak menampik bahwa DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia juga merasa terusik dengan wacana Munaslub yang disampaikan sejumlah pihak
“DPD-DPD I (provinsi) terusik dan merasa terpanggil, kemudian kami saling berkomunikasi yang akhirnya bersama-sama meminta bertemu dengan Ketua Umum dan DPP yang dipenuhi hari ini. Inisiator pertemuan ini adalah DPD I yang merasa terusik, terpanggil untuk membela partai ini ketika diusik oleh pihak-pihak lain,” katanya.
Sugawa Korry menegaskan, 100 persen pemilik hak suara di DPD I Partai Golkar menolak Munaslub.****
