Presiden Joko Widodo telah menunjuk Budi Arie Setiadi, Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo), sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Keputusan ini seakan menandakan adanya strategi politik yang diharapkan akan mendukung kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Budi Arie Setiadi dikenal sebagai salah seorang pendiri dan tokoh aktif dalam upaya pemilihan presiden sebelumnya.
Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT). Namun, dengan penunjukan barunya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie memiliki tanggung jawab untuk membangun infrastruktur digital, mengendalikan platform dan konten-konten yang meresahkan masyarakat seperti hoaks dan radikalisme, serta membangun narasi damai untuk Pemilu 2024.
Dalam Konferensi Pers Serah Terima Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Budi Arie menegaskan bahwa dia tidak akan mencampuradukkan antara tugas sebagai menteri dan di ProJo.
“Kalau soal politik, saya jawab, kita fokus kerja. Kalau soal politik nanti masih lama, masih ada waktu empat sampai lima bulan ke depan. Kalau soal capres dan cawapres nanti saja, sudah ada yang urus itu. Sekarang tugas kita adalah fokus kerja [menyelesaikan masalah di Kominfo], menyelesaikan apa yang bisa kita kerjakan,” kata Budi Arie seperti dilansir dari laman BBC Indonesia.
Presiden Joko Widodo memberikan tugas utama kepada Menkominfo yang baru untuk menyelesaikan proyek base transceiver station (BTS) 4G yang terbengkalai akibat dugaan korupsi.
“Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin, yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Budi Arie sendiri menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritasnya.
“Gini, kami hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan,” tambahnya.
Sementara itu, menanggapi penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo, Partai NasDem menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan Presiden Jokowi. Pasalnya, partai tersebut tidak pernah setor nama untuk menduduki kursi menteri tertentu selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Semua proses penyusunan hingga kocok ulang kursi menteri merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
“Karena itu kewenangan Presiden, ya kami hormati keputusan konstitusional itu. Sejak dulu zaman Jokowi jilid satu, NasDem tidak pernah setor nama,” kata Hermawi Taslim, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
